DAFTAR PERIZINAN YANG DIKELOLA DPMPTSPP KABUPATEN BELITUNG

NO	PERIZINAN	OSS	SICANTIK CLOUD	MANUAL/ APLIKASI LAINNYA
1	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.	√
2	Izin Pendidikan Anak Usia Dini  Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	√
3	Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah		√
4	Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		√
5	Izin  Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan		√
6	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Kesehatan Dan Aptika	√	√
7	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	√	√
8	Izin Produksi Makanan Dan Minuman Pada Industri Rumah Makan	√	√
9	Izin Usaha Jasa Kontruksi	√
10	Izin Mendirikan Bangunan			√
11	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	√		√
12	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air			√
13	Izin Pengumpul Uang Atau  Barang Skala Daerah.			√
14	Izin Mendirikan Taman Anak Sejahtera.		√
15	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		√
16	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta( Lptks) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.		√
17	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( Imta) Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten.			√
18	Izin Lokasi Dalam 1 (Satu) Daerah,	√
19	Izin Membuka Lahan.	√
20	Izin Lingkungan.	√		√
21	Izin Pengelolaan Limbah B3  Penyimpanan	IZIN PENGELELOLAAN LIMBAH B3		√
22	Izin Pengelolaan Limbah B3  Pengumpul
23	Izin Pengelolaan Limbah B3  Pengangkut.
24	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)		√
25	Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah			√
26	Izin Pendaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta			√
27	Izin Penyelenggarakan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir			√
28	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perdesaan Dan Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah	√
29	Izin Penyelenggaraan Taksi Dan Angkutan Kawasan Tertentu Yang Wilayah Operasinya Berada Dalam Daerah,	√
30	Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah.	Kewenangan penerbitan izin angkutan laut telah menjadi kewenangan provinsi berdasarkan PERMEN-KP NO 5 TAHUN 2019
31	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili Dan Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten.	√		√
32	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha.	√		√
33	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Dalam Daerah Kabupaten Yang Bersangkutan.	√		√
34	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha.	√		√
35	Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal	√		√
36	Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal.	√		√
37	Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau.	√		√
38	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Di Pelabuhan Pengumpul Lokal.	√		√
39	Izin Pengembangan Pelabuhan  Untuk Pelabuhan Pengumpul Lokal.	√		√
40	Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan  Lokal.	√		√
41	Izin Pekerjaan Pengerukan Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengmpan Lokal.	√		√
42	Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal.	√		√
43	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingn (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.	√		√
44	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter.	√		√
45	Izin Usaha, Izin Pembangunan Dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum  Yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah.	√		√
46	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah	√		√
47	Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus , Izin Operasi, Dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringannya Dalam Daerah,	√		√
48	Izin usaha angkutan : 1. Izin trayek.	√	√
49	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah.	√
50	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah.	√
51	Izin Usaha Perikanan (IUP)	√	√
52	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Tangkap.	√ hanya untuk wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya
53	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Perikanan Budidaya.	√
54	Surat Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	√
55	Izin Usaha Perkebunan Budidaya ( IUP-B)	√
56	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan ( IUP-P)	√
57	Izin Usaha peternakan.	√
58	Izin usaha Hortikultura.	√
59	Surat Tanda Daftar Budidaya perkebunan.	√
60	Surat Tanda Daftar budidaya Hortikultura	√
61	Surat Tanda Daftar Peternakan Rakyat.	√
62	Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Unggas.	√
63	Izin Usaha Pengecer ( Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.	√
64	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah.	√
65	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	√
66	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan;	√
67	Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);	√	√
68	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri;	√
69	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Warlaba Dalam Negeri;	√
70	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri;	√
71	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan Golongan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum Ditempat	√
72	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	√
73	Izin Prinsip Penanaman Modal;	Digabung menjadi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
74	Izin Usaha Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
75	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
76	Izin  Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
77	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
78	Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
79	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
80	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
81	Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;	√
82	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;	√
83	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Di Daerah;	√
84	Tanda Daftar Industri (TDI)	√
85	Izin Hiburan/ Keramaian		√
86	Daya Tarik Wisata;	√
87	Kawasan Pariwisata;	√
88	Jasa Transportasi Pariwisata;	√
89	Jasa Perjalanan Pariwisata;	√
90	Jasa Makanan dan Minuman;	√
91	Penyediaan Akomodasi;	√
92	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;	√
93	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;	√
94	Jasa Informasi Pariwisata;	√
95	Jasa Konsultan Pariwisata;	√
96	Jasa Pramuwisata;	√
97	Wisata Tirta	√
98	SPA	√